ATAS TERAKREDITASINYA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FKIP-UNIRA.
Berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No : 018/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IX/2010.
Tentang : Status, Nilai, Peringkat, dan Masa berlaku hasil Akreditasi.
Ditetapkan : Jakarta, 17 September 2010.
No Urut 43 Wilayah Kopertis VII
Nilai 290 Peringkat "C".
Ket Nilai :
Peringkat - NILAI
A : 361 - 400.
B : 301 - 360.
c : 200 - 300.
<200 = Tidak terakreditasi.
SEMOGA FKIP - UNIRA TETAP SUKSES
Jumat, 15 Oktober 2010
Selasa, 05 Oktober 2010
Selasa, 31 Agustus 2010
Penghargaan Shell LiveWIRE
Mahasiswa dengan Omzet Rp 80 Juta Per Bulan
Selasa, 31 Agustus 2010 | 22:35 WIB
www.kompas.com
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada berhasil meraih penghargaan Shell LiveWIRE di ajang Business Start-Up Awards 2010. Melalui bisnis es krim, para mahasiswa ini mampu meraup omzet hingga Rp 80 juta per bulan.
Dari omzet tersebut, Mirza Akbar Andromeda dan Arum Dewi Suci bisa mendapat keuntungan bersih Rp 15 juta per bulan. Dengan menggunakan merek dagang Yogya Ice Cream, Mirza dan Arum telah memiliki 3 karyawan utama dan 250 karyawan di perusahaan mitra.
"Kami memulai bisnis ini dengan modal awal Rp 29 juta," kata Mirza dalam jumpa pers, Selasa (31/8/2010).
Keberhasilan dalam menciptakan peluang usaha baru dengan model distribusi kemitraan menjadi alasan utama meraih penghargaan dari PT Shell Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada awal Agustus lalu. Mereka memperoleh hadiah berupa uang pembinaan Rp 20 juta serta pendampingan pelatihan selama dua tahun
Sebelumnya, dua mahasiswa UGM lainnya juga pernah meraih penghargaan serupa. Mereka adalah alumnus Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Nur Kartika Indah Mayasti, yang meraih penghargaan dari usaha "Nata de Cassava" dan alumni Fakultas Pertanian, Ridho Arindiko S, dengan usaha "Minyak Goreng SAHARA".
Yogya Ice Cream, ujar Mirza, didistribusikan dengan sistem kemitraan bekerja sama dengan sejumlah rumah makan. Produk es krim dengan pilihan rasa cokelat, vanila, durian, moka, dan stroberi ini tersedia di 15 cabang Jogja Chicken, 5 cabang Waroeng Steak, dan di Festival Kuliner. Sistem pemasaran secara ritel juga dilakukan dengan pembukaan outlet di 10 sekolah.
Setiap hari, Yogya Ice Cream mampu memproduksi 4.000 cup es krim dari bahan baku 240 liter susu sapi segar murni. Tiap cup es krim dijual dengan rentang harga Rp 1.500 hingga Rp 5.000. Saat ini, pesanan untuk kebutuhan Lebaran juga sudah mulai mengalir. Biasanya konsumen membeli es krim dengan ukuran satu ember untuk 200-250 cup seharga Rp 170.000
Berbeda dengan perusahaan es krim lainnya, Mirza dan Arum juga menerima pesanan label yang dinamai sesuai merek usaha konsumen tanpa batasan minimal pemesanan. Pada tahun 2008, Yogya Ice Cream pernah memperoleh piagam penghargaan lomba inovasi bisnis dari Pemerintah Provinsi DIY.
Tunjangan Guru Bakal Naik
Selasa, 31 August 2010
www.hukumonline.com
Peningkatan gaji guru demi meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah juga memberikan tunjangan khusus bagi anggota TNI/Polri.
Pemerintah menargetkan penghasilan guru PNS golongan terendah minimal Rp2 juta per bulandi tahun 2011. Jumlah tersebut meningkat dari tunjangan tahun ini yang sebesar Rp 1,35 juta. Berbagai tunjangan bagi guru PNS dan non PNS juga disiapkan. Hal ini sesuai PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Profesi guru sepertinya menjadi dambaan setiap orang di tahun mendatang. Soalnya, Pemerintah bertekad meningkatkan kualitas guru sebagai salah satu priorotas utama dalam mutu pendidikan dengan cara menargetkan penghasilan yang diterima guru PNS golongan terendah minimal Rp2 juta per bulan, dan memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada lebih dari 440 ribu non PNS.
“Pemerintah juga akan memberikan berbagai tunjangan bagi guru non PNS serta melakukan validasi data secara akurat untuk pengangkatan menjadi guru PNS,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di DPR, Selasa (31/8).
Diuraikan Agus, untuk meningkatkan mutu pendidikan maka tahun 2011 mendatang Pemerintah akan melakukan peningkatan kualisifikasi bagi 293 ribu guru menjadi S1/D4, penyelenggaraan sertifikasi bagi 300 ribu guru, melaksanakan Pelatihan Profesional berkelanjutan (PPB) bagi 25 ribu guru dan lebih dari 15 ribu Kelompok Kerja Guru (KKG).
Sedangkan bagi guru-guru yang mendapatkan sertifikat pendidik, pada tahun 2011, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,6 triliun. Anggaran itu sebagai tunjangan profesi bagi lebih dari 720 ribu guru dan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan tertinggal yang jumlahnya mencapai 46 ribu.
Untuk menyetarakan kesejahteraan bagi guru PNS dan non PNS, pada tahun 2011, alokasi dana untuk guru bantu atau honorer akan disiapkan sebesar Rp140,6 miliar bagi 11.955 guru. Berbagai tunjangan pun disiapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 2009.
Selain itu, Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi bagi guru non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tunjangan khusus kepada guru non PNS yang bertugas di daerah khusus. Guru non PNS juga akan memperoleh tunjangan fungsional sebesar Rp220 ribu per bulan.
Terkait pengangkatan guru honorer menjadi PNS, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat atau tidak tertampung dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Tenaga guru bantu dan honorer yang telah terdata, akan diberikan Nomor Induk Tenaga Honorer (NITH) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara. Jika lulus seleksi maka tenaga guru bantu atau honorer berhak diangkat menjadi CPNS. “Saat ini pemerintah masih melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi atas keakuratan data tersebut,” ujar Agus.
Tunjangan TNI
Disamping meningkatkan kesejahteraan guru, tunjangan khusus juga diberikan kepada anggota TNI/Polri. Ketentuan ini berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Opersi Pengamanan Bagi Prajurit dan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan.
Perpres tersebut menjabarkan besarnya tunjangan operasi pengamanan sebagai berikut; sebesar 150 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau- pulau kecil terluar tanpa penduduk, sebesar 100 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau – pulau kecil terluar berpenduduk, sebesar 75 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan dan sebesar 50 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
Ketentuan itu juga terkait dengan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 10 Tahun 2010. Permenhan ini menetapkan, pulau – pulau kecil terluar yang menjadi prioritas terdiri dari 12 pulau antara lain pulau Rondo, Berhala, Nipa, Dana Rote, Fani, Fanildo, Sekatung, Miangas, Marore, Marampit Batek dan Bras. Sekadar catatan, letak pulau-pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Sejak tahun 2010 diberikan tambahan dana kesejahteraan kepada prajurit TNI dalam bentuk tunjangan operasi pengamanan pulau terluar dan perbatasan yang diberikan kepada anggota TNI yang bertugas di kawasan tersebut,” tandas Menkeu.
.
www.hukumonline.com
Peningkatan gaji guru demi meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah juga memberikan tunjangan khusus bagi anggota TNI/Polri.
Pemerintah menargetkan penghasilan guru PNS golongan terendah minimal Rp2 juta per bulandi tahun 2011. Jumlah tersebut meningkat dari tunjangan tahun ini yang sebesar Rp 1,35 juta. Berbagai tunjangan bagi guru PNS dan non PNS juga disiapkan. Hal ini sesuai PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
Profesi guru sepertinya menjadi dambaan setiap orang di tahun mendatang. Soalnya, Pemerintah bertekad meningkatkan kualitas guru sebagai salah satu priorotas utama dalam mutu pendidikan dengan cara menargetkan penghasilan yang diterima guru PNS golongan terendah minimal Rp2 juta per bulan, dan memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada lebih dari 440 ribu non PNS.
“Pemerintah juga akan memberikan berbagai tunjangan bagi guru non PNS serta melakukan validasi data secara akurat untuk pengangkatan menjadi guru PNS,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di DPR, Selasa (31/8).
Diuraikan Agus, untuk meningkatkan mutu pendidikan maka tahun 2011 mendatang Pemerintah akan melakukan peningkatan kualisifikasi bagi 293 ribu guru menjadi S1/D4, penyelenggaraan sertifikasi bagi 300 ribu guru, melaksanakan Pelatihan Profesional berkelanjutan (PPB) bagi 25 ribu guru dan lebih dari 15 ribu Kelompok Kerja Guru (KKG).
Sedangkan bagi guru-guru yang mendapatkan sertifikat pendidik, pada tahun 2011, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,6 triliun. Anggaran itu sebagai tunjangan profesi bagi lebih dari 720 ribu guru dan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan tertinggal yang jumlahnya mencapai 46 ribu.
Untuk menyetarakan kesejahteraan bagi guru PNS dan non PNS, pada tahun 2011, alokasi dana untuk guru bantu atau honorer akan disiapkan sebesar Rp140,6 miliar bagi 11.955 guru. Berbagai tunjangan pun disiapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 2009.
Selain itu, Pemerintah akan memberikan tunjangan profesi bagi guru non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tunjangan khusus kepada guru non PNS yang bertugas di daerah khusus. Guru non PNS juga akan memperoleh tunjangan fungsional sebesar Rp220 ribu per bulan.
Terkait pengangkatan guru honorer menjadi PNS, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat atau tidak tertampung dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Tenaga guru bantu dan honorer yang telah terdata, akan diberikan Nomor Induk Tenaga Honorer (NITH) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara. Jika lulus seleksi maka tenaga guru bantu atau honorer berhak diangkat menjadi CPNS. “Saat ini pemerintah masih melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi atas keakuratan data tersebut,” ujar Agus.
Tunjangan TNI
Disamping meningkatkan kesejahteraan guru, tunjangan khusus juga diberikan kepada anggota TNI/Polri. Ketentuan ini berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Opersi Pengamanan Bagi Prajurit dan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan.
Perpres tersebut menjabarkan besarnya tunjangan operasi pengamanan sebagai berikut; sebesar 150 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau- pulau kecil terluar tanpa penduduk, sebesar 100 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau – pulau kecil terluar berpenduduk, sebesar 75 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan dan sebesar 50 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
Ketentuan itu juga terkait dengan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 10 Tahun 2010. Permenhan ini menetapkan, pulau – pulau kecil terluar yang menjadi prioritas terdiri dari 12 pulau antara lain pulau Rondo, Berhala, Nipa, Dana Rote, Fani, Fanildo, Sekatung, Miangas, Marore, Marampit Batek dan Bras. Sekadar catatan, letak pulau-pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Sejak tahun 2010 diberikan tambahan dana kesejahteraan kepada prajurit TNI dalam bentuk tunjangan operasi pengamanan pulau terluar dan perbatasan yang diberikan kepada anggota TNI yang bertugas di kawasan tersebut,” tandas Menkeu.
.
Minggu, 29 Agustus 2010
Kamus Oxford Tidak Dicetak Lagi
Senin, 30 Agustus 2010 | 07:17 WIB
LONDON, KOMPAS — Edisi berikut dari Kamus Inggris Oxford (Oxford English Dictionary/OED), karya paling definitif di dunia tentang bahasa, tidak akan dicetak lagi karena dampak internet pada penjualan buku. Penjualan edisi ketiga dari buku berat dan tebal itu telah anjlok karena meningkatnya popularitas alternatif online, demikian menurut penerbit kamus tersebut.
Sebuah tim yang terdiri dari 80 ahli kamus (lexicographers) telah mengerjakan edisi ketiga OED—dikenal sebagai OED3—selama 21 tahun terakhir. Pemilik kamus itu, Oxford University Press (OUP), mengatakan, dampak internet berarti OED3 mungkin akan tampil hanya dalam bentuk elektronik.
OED terbaru telah ada dalam bentuk online selama lebih dari satu dekade dan mendapat dua juta hits per bulan dari para pelanggan yang membayar iuran tahunan sebesar 240 poundsterling. "Pasar kamus cetak sebentar lagi menghilang, pasarnya turun puluhan persen per tahun," kata Nigel Portwood, Kepala Eksekutif OUP, kepada Sunday Times. Ketika ditanya, apakah ia berpikir edisi ketiga akan dicetak, ia berkata, "Saya berpikir tidak."
Hampir sepertiga dari satu juta entri terkandung dalam versi kedua OED, yang diterbitkan pada tahun 1989, seluruhnya 28 volume. Edisi lengkap berikutnya diperkirakan baru selesai lebih dari satu dekade lagi dan baru 28 persen selesai sampai saat ini.
OUP mengatakan, akan terus mencetak Kamus Inggris Oxford yang umum, versi single-volume yang dijual di toko-toko buku dan yang berisi entri yang lebih kontemporer seperti vuvuzela, terompet plastik yang dipakai pada sepak bola Piala Dunia 2010.
Portwood mengatakan, kamus cetak memiliki umur simpan sekitar 30 tahun lagi, dengan mempertimbangkan kecepatan perubahan yang terus meningkat dari e-books yang kian populer dan perangkat seperti Apple iPad dan Amazon's Kindle.
Simon Winchester, penulis The Meaning of Everything: The Story of the Oxford English Dictionary, mengatakan, peralihan ke format online sudah diketahui sebelumnya. Dia mengatakan, sebagaimana dikutip Telegraph, Minggu (29/8/2010), "Sampai enam bulan lalu saya masih berpegang pada gagasan bahwa buku cetak mungkin akan bertahan selama-lamanya. Namun sejak kemunculan iPad, saya sekarang sepenuhnya yakin sebaliknya. Buku cetak akan segera menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Saya punya dua OED lengkap, tetapi tidak pernah menggunakannya, saya menggunakan OED online lima atau enam kali sehari. Hal yang sama berlaku dengan banyak buku referensi saya. Buku akan menghilang, ini realitas yang tak terhindarkan."
Kamus pertama dalam format yang dikenali adalah milik Samuel Johnson, yang diterbitkan tahun 1755. Model kamus Johnson tetap menjadi teks standar selama 150 tahun sampai OUP memulai proyeknya tahun 1879. OED pertama keluar dalam bentuk bagian-bagian sejak tahun 1884 dan selesai tahun 1928.
Meskipun reputasinya hingga ke seluruh dunia, OED tidak pernah mencetak keuntungan. Biaya penelitian yang terus berlanjut menghabiskan beberapa juta pound setiap tahun. "Ini semacam proyek penelitian jangka panjang yang tidak akan pernah menutupi biayanya, tetapi sesuatu yang kami pilih untuk lakukan," kata Portwood.
Seorang juru bicara OUP mengatakan, sebuah versi cetak dari OED3 tidak dapat dikesampingkan "jika ada permintaan yang cukup pada waktunya" tapi penyelesaiannya "mungkin masih lebih dari satu dekade lagi".
Senin, 23 Agustus 2010
UCAPAN SELAMAT
SEGENAP PIMPINAN DAN STAF
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB)
UNIVERSITAS MADURA
MENGUCAPKAN
SELAMAT DAN SUKSES
KEPADA
MUH. TAUHED SUPRATMAN
(Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa
ATAS DIRAIHNYA GELAR MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd)
DI UNIVERSITAS ISLAM
Kamis, 19 Agustus 2010
Demi Beasiswa Rp 1 Miliar, Nilai Dipalsu
Jumat, 20 Agustus 2010 | 04:12 WIB
JEURAM, KOMPAS.com - Polisi Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyita sedikitnya 20 eksemplar berkas permohonan beasiswa yang diajukan ke Pemkab Nagan Raya. Disinyalir terjadi pemalsuan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dalam pengajukan permohonan beasiswa tersebut.
Menurut polisi, dalam kasus pemalusan KHS itu pengelola kampus diduga terlibat. Kapolres Nagan Raya AKBP, Ari Soebijanto kepada Serambi Indonesia, mengatakan, 20 berkas itu dipalsukan dengan cara di-scan untuk mengubah nilai asli dengan nilai palsu.
Disebutkan pula, tanda tangan pihak kampus (bidang pengajaran) diduga ikut dipalsukan oleh pelaku dengan cara di-scan untuk memuluskan mendapatkan beasiswa dari Pemkab Nagan Raya.
Uniknya, lanjut Ari, dalam mengeluarkan berkas nilai KHS palsu tersebut, pihak akademik pada sebuah perguruan tinggi di Nagan Raya ikut terlibat. Pasalnya, untuk mengeluarkan surat keterangan nilai dipastikan adanya unsur kerjasama antara mahasiswa dengan pihak akademik sehingga nilai mahasiswa itu bisa dipalsukan.
Pelaku yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus itu, kata Ari, sejauh ini belum dipanggil karena polisi masih menelusuri berkas mereka yang tidak sesuai aslinya. Polisi juga akan menelusuri lokasi pemalsuan surat tersebut. "Kasus ini masih kami telusuri," kata AKBP Ari Soebijanto.
Para pemalsu diduga mengatrol Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) supaya berhak memperoleh beasiswa yang totalnya Rp 1,15 miliar dari pemkab setempat.
Hal itu terungkap setelah tim verifikasi beasiswa pada Bagian Kesejahteraan Sosial Nagan Raya meneliti satu per satu dari sekitar 2.000 berkas mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa kepada tim seleksi.
"Itulah fakta yang kami temukan," kata Panitia Seleksi Calon Penerima Beasiswa Pemkab Nagan Raya, Al Fajri, didampingi Kabag Kessos Setkab setempat, Pemalsuan nilai diduga dilakukan di Meulaboh dan Nagan. (Edi)
Langganan:
Postingan (Atom)